Oleh: Shari S. Warisman
Pendirian persekutuan perdata perlu beberapa prosedur yang wajib kamu penuhi. Meski kamu bisa menggunakan jasa pendirian persekutuan perdata, namun kamu perlu tahu berbagai prosesnya. Mulai dari pendiri persekutuan perdata, notaris, dan lain sebagainya.
Persekutuan perdata atau biasa disebut juga Maatschap berisi sekumpulan orang yang biasanya memiliki profesi sama yang ingin berhimpun menggunakan nama bersama. Pada persekutuan perdata, para sekutunya bersifat independen, dimana masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri.
Adapun tujuan persekutuan perdata, yakni untuk kegiatan yang bersifat komersial dan untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Contoh persekutuan antara lain para pengacara atau para akuntan, biasa dikenal dengan istilah associate, partner, atay Co.
Pendiri Maatschap hanya boleh Warga Negara Indonesia saja, jadi Warga Negara Asing tidak diperbolehkan mendirikan persekutuan perdata. Adapun landasan dasar hukum yang dimilik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan ketentuan Permenkumham 17/2018.
Jasa pendirian persekutuan perdata biasanya juga membutuhkan beberapa proses yang wajib dilalui. Berikut ini penjelasan mengenai proses tersebut, simak ya!
Berdasarkan ketentuan Permenkumham 17/2018 pasal 1 ayat (6) menerangkan bahwa pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan sesuai SABU.
Pemilik persekutuan perdata minimal ada satu orang pemilik atau sekutu pasif persekutuan perdata. Sedangkan pengurus minimal ada satu orang Direktur/sekutu aktif/pengurus atau partner. Namun jika berbentuk firma hukum, maka harus ditunjuk salah satu orang sebagai Managing Partner.
Proses pendirian persekutuan perdata dilakukan seusai dengan akta yang dibuat oleh notaris kemudian didaftarkan pada sistem SABU di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, notaris akan menyimpan dokumen pendaftaran persekutuan perdata dan bisa langsung melakukan percetakan sendiri SKT persekutuan perdata.
Menteri mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai tanda bukti pendaftaran persekutuan perdata di dalam SABU.
Berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas, proses pendaftaran persekutuan perdata di menteri tidak mendapatkan NPWP dan harus mendaftarkan manual melalui kantor pajak.
Pada platform pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau melalui Online Single Submission akan muncul nomor identitas usaha atau NIB dan penegasan tentang jenis perizinan yang berupa izin usaha dan izin komersial atau operasional.
Itulah beberapa proses pendirian Maatschap yang perlu kamu tahu meski menggunakan jasa pendirian persekutuan perdata. Kamu bisa menggunakan jasa legalitas, salah satunya dengan Infiniti.id. Di sini kamu bisa berkonsultasi, melakukan pengecekan nama persekutuan perdata, akta notaris dan SK Menteri, dan layanan lainnya.
Infiniti Superapp adalah platform penyedia Layanan Bisnis Super Lengkap: Office, Legal, Tax, Accounting, Digital dan Apps. Layanan kami termasuk sewa virtual office, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt dan virtual office serta layanan lainnya.
Infiniti berdiri sejak tahun 2017 dan dengan 2.200++ bisnis mempercayai kami, 15.000++ layanan surat menyurat, 0 dokumen yang hilang, 19 meeting room di semua lokasi.
Penulis
Shari S. WarismanShari adalah Partner Legal di Infiniti. Memiliki banyak pengalaman dalam pendirian badan usaha khususnya market entry solution di Indonesia. Shari bertanggung jawab atas operasional Divisi Legal untuk memberikan pelayanan terbaik.
Ketentuan Pengutipan Website
Apabila kamu ingin mengutip tulisan dari Infiniti kamu bisa atribut penulisan sumber dengan format dibawah ini:
⬇️ ⬇️ Copy paste ⬇️ ⬇️
Shari S. Warisman. "Pakai Jasa Pendirian Persekutuan Perdata? Wajib Tahu Prosesnya Bagian Ini!". Infiniti Blog [tanggal kamu akses]. https://office.infiniti.id/blog/legal/pakai-jasa-pendirian-persekutuan-perdata